SINJAI, Suara Jelata—Surat wajib vaksin bagi petani dan kelompok tani di Kabupaten Sinjai untuk pengambilan pupuk menuai kontroversi berbagai kalangan di Kabupaten Sinjai. Rabu, (22/12/2021).
Surat ini dikeluarkan Dinas Perindag Sinjai untuk mengenjot pelaksanaan vaksinasi yang saat ini masih jauh dari taget 70 persen hingga akhir tahun 2021.
Kebijakan yang dikeluarkan Pemda Sinjai melalui Dinas Perindag ini mendapat support dari barisan mahasiswa dan pemuda Sinjai (BARAMUDA).
Ketua Baramuda Sinjai, Hasanuddin, menuturkan sudah seharusnya semua petani untuk ikut serta dalam peraturan presiden jika semua warga wajib vaksinasi untuk mencegah terjadi covid 19 di daerah
“bBerbicara masalah surat keterangan vaksinasi contoh untuk mengatasi pupuk itu wajar saja kerna salah satu syarat untuk melengkapi administrasi, kenapa mesti diperdebatkan,” katanya.
Dalam hal vaksinasi ini katanya sebenarnya adalah memudahkan semua masyarakat untuk melakukan pengurusan bukan hanya dalam hal pengambilan pupuk saja melainkan dalam pengurusan lainnya.
Yang menjadi nanti masalah adalah ketika semua masyarakat dalam hal ini kelompok tani yang akan menggunakan pupuk itu justru terbatas.
“Kita tidak perlu perdebatkan masalah vaksin, seharusnya kita dukung pemerintah untuk mengalakkan vaksinasi, nah yang perlu dipikirkan adalah masalah kelangkaan pupuk,” terangnya.
Dia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk di Vaksin agar kita terhindar dari covid 19 dan meningkatkan kekebalan tubuh.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan perindustrian energi sumber daya mineral Kabupaten Sinjai meminta pengencer pupuk di Sinjai untuk tidak melayani petani yang belum vaksin.
Hal ini dikatakan Kadis Perindag, Muh. Saleh terkait adanya surat penyampaian kepada semua pengecer pupuk bersubsidi di Sinjai.
“Kita menghimbau petani dan kelompok tani untuk ikut vaksin, sebelum mengambil pupuk memperlihatkan kartu vaksinnya, ” katanya.
