Seriuskan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Al Mukhollis Siagian)

Al Mukhollis Siagian dan Riani Mahasiswi Universitas Gajah Mada pada saat Dialog Mahasiswa UNP dan Mahasiswi UGM menyoal Pembangunan Sumber Daya Manusia
  • Whatsapp

OPINI, Suara Jelata–Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas setiap Negara untuk melangsungkan tatanan kehidupan.

Begitu juga dengan Indonesia, walau pada visi 2019-2024 melalui Jokowi-Ma’ruf menempatkan urgensi pembangunan sumber daya manusia pada urutan kedua setelah pembangunan dan percepatan infrastrukur.

Baca Juga

Mungkin menurut mereka itulah yang terbaik, namun perlu di tegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber ekonomi hidup, dinamik dan kompleks, sehingga perlu penanganan secara khas dan menengarai kerumitan labirin kehidupan sosial.

Eksistensi ke-manusia-an nampaknya menjadi permasalahan klasik yang masih relevan untuk di bahas melalui pertanyaan kenapa masih betah dalam keterpurukan?.

Mungkin akan ada jawaban bahwa pembangunan sumber daya manusia telah meningkat pesat, “berdasarkan data statistik”, data hasil jajakan pemerintah pada seluruh pihak dalam tatanan masyarakat namun entah dari mana sumber pengolahannya.

Penulis mengamati permasalahan pembangunan kemanusiaan tanpa mengantongi data statistik, sebab tidak relevan dan tidak berlaku di lapangan.

Boleh saja data sumber daya manusia di statistik nasional berbeda dengan data di lapangan sebenarnya yang mungkin di peroleh dari statistik lokal, lembaga data membakukan perolehan data lapangan dan memungkinkan komparabilitas antar daerah serta dalam beberapa kasus mendetail mungkin tidak di akses ke data nasional demi hasil yang membanggakan.

Apalagi kita masih sering menjumpai pengemis di jalanan, kalangan yang hidup di kolong jembatan untuk bertahan hidup, sepasang kekasih tua menghampiri tempat sampah setiap subuh untuk memulung yang orangnya silih berganti, para gembel yang dianggap mengganggu tatanan kota menghinggapi tempat sampah untuk mencari makanan bekas, anak-anak kecil berusia 6-9 tahun mengamen dijalanan, para wanita malam yang menjual birahi tubuhnya untuk bertahan hidup dan sebagainya.

Meski beberapa dari kita menyatakan ini adalah persoalan ekonomi sosial, namun dasarnya tetaplah kemampuan manusia untuk melangsungkan hasrat kehidupan.

Belum lagi kemiskinan dan pengangguran yang masih di pertahankan oleh lapisan masyarakat kecil, meskipun rezim sudah bergonta-ganti dan membongkar pasang muat program pembangunan.

Begitu juga dengan kesehatan para ibu hamil, balita, lanjut usia, angka harapan hidup, dan stunting yang masih tidak terkendali dan menggegerkan. Pada semua kondisi ini belum berlaku yang namanya kesejahteraan, bahkan masih jauh.

Terhadap latar belakang ini, hal yang terasa mengganggu adalah data jajakan pemerintah tiap tahun memproklamasikan peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada posisi kedua dalam visinya.

Mendorong suasana percekcokan dalam masyarakat, mengimpor bahan pangan masyarakat, mulai dari beras, jagung, kedelai, garam, gandum, tenaga kerja asing dan bahkan rencana menggelikan adalah mengimpor rektor asing untuk menggerakkan universitas di Indonesia dengan dalih meningkatkan ranking sumber daya manusia melalui pendidikan.

Tidak bisa di pungkiri bahwa pembangunan infrastruktur juga urgensi dalam membangun ekonomi sosial, begitu juga dengan pergaulan internasional ekspor-impor, namun hanya saja jangan sampai lupa bahwa kondisi manusia Indonesia belum begitu senang dengan semua kabar itu.

Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, serius gak sih pemerintah dalam membangun sumber daya manusia? Tentu jawaban yang kita peroleh adalah “iya, serius lho, kok gak percaya amat!” dengan lugas dan tegas melalui orasi dengan beberapa lembar kertas di tangan.

Merujuk data Human Developments Indeks yang di rilis UNDP pada statistik 2018, dimana pembangunan Indonesia berada pada posisi 116 dari 189 negara atau masuk pada kategori pembangunan menengah (medium).

Sebagai perbandingan, kita lihat Negara tetangga yang pernah belajar dari Indonesia, yaitu Malaysia yang berada pada posisi 57.

Mungkin bisa ditanggapi dengan pernyataan untuk melihat jumlah penduduk dan geografisnya, atau coba kita tarik ulur sejarah sebagai manifest keadaan hari ini.

Benar bahwa penduduk Malaysia tidak sebanding dengan penduduk Indonesia, begitu juga dengan kondisi geografisnya.

Namun jika kita lihat isi kandungan bumi, air dan keindahan yang bernilai ekonomis tinggi diantara kedua Negara tidak sebanding pula, bahkan Indonesia menempati posisi kedua kandungan alam terkaya seperti yang dinyatakan oleh Prof. Qwiek Gie.

Persoalan garis sejarah Indonesia yang pernah di rundung krisis moneter, Malaysia juga pernah mengalami pada tahun yang sama.

Inti dari persoalan pembangunan sumber daya manusia bukanlah taburan argument pembenaran di media dan data statistik, melainkan keseriusan pemerintah melalui komitment pembangunan dan konsistensi mengeksekusi programnya memecahkan persoalan-persoalan bangsa dengan benar dan baik.

Implikasi dari pembangunan sumber daya manusia adalah pembangunan kehidupan, selain menjadi sumber ekonomi hidup sumber daya manusia juga menjadi dasar dan landasan seluruh pembangunan.

Bisa kita amati dari Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun berhasil menjadi Negara hebat, dan bahkan pembangunan sumber daya manusianya berada pada posisi 9 dari 189 negara.

Solusi dari pembangunan sumber daya manusia ini adalah melalui rekonstruksi lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, reformasi birokrasi, memperbaharui sistem yang masih berbelit dan melilit pada kemonotonan, dan menambah anggaran untuk kedua lembaga tersebut.

Secara teknisnya boleh didiskusikan bersama pemangku kebijakan dan kepentingan Negara, sebab memuatnya dalam tulisan singkat ini adalah kemungkinan yang terbatas.

Namun demikian, keliru jika kita masih menomorduakan pembangunan sumber daya manusia yang beroperasi sebagai material bahan pembangunan sendi-sendi kehidupan lainnya, baik itu ekonomi, sosial, politik, infrastruktur, hukum dan sebagainya.

Konsepsi visi Indonesia 2019-2024 menjadi bukti realisasi komitment dan konsistensi pemerintahan yang cosmopolitan dan kebijakan-kebijakan populis yang siap dikawal, dibantah dan diterima oleh masyarakat.

Untuk itu, apa yang ditegaskan dalam tulisan ini adalah pengangkatan realitas sumber daya manusia sosial dan fenomena global yang mengalami fase transisi, serta menjadi lampu kuning dalam jalur pemerintah menuju pemerintahan kosmopolitan dan pergaulan internasional yang adaptif.

Sekiranya yang terbaik kita nantikan bersama dan harapan itu selalu dihanturkan, semoga!

Sumber daya manusia adalah sumber ekonomi hidup, kompleks dan dinamik. Maka bangunlah ia dengan sebaik-baiknya pembangunan untuk menengarai kerumitan labirin kehidupan sosial.
-Al Mukhollis Siagian.

Penulis: Al Mukhollis Siagian, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Penggiat Literasi dan juga Pemerhati Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Isi artikel diatas adalah murni tanggung jawab penulis.

Loading...
loading...
  • Whatsapp

Berita Lainnya