RDP Pembangunan Bumi Perkemahan di Tahura, ATM: Dasar DLHK Sinjai Sangat Lemah

  • Whatsapp

SINJAI, Suara Jelata— Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sinjai, laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Tahura Menggugat (ATM) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sinjai. Kamis, (01/09/2020).

Bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bacaan Lainnya

Dalam RDP tersebut, membahas aspirasi Aliansi Tahura Menggugat, terkait penolakan pembangunan bumi perkemahan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Abdul Latief, Sinjai Borong.

Ketua Komisi III, Akmal, mengatakan apa yang disampaikan Aliansi Tahura Menggugat, tentang pembangunan bumi perkemahan, hari ini, dilaksanakan RDP.

“Untuk kesimpulannya ini kita dari komisi 3 akan turun kelapangan sejauh mana kegiatan yang dilakukan. Kemudian, kalau disana ada kesalahan dalam pembangunan tersubur, perlu ditindak lanjuti,” katanya.

Setelah RDP ini, kata Akmal, pihaknya bersama ATM dan DLHK Sinjai, akan terjun ke lokasi untuk melihat secara langsung.

“Langkah selanjutnya kita turun kelokasi dan menindak lanjuti, kami akan panggil kembali untuk menyesuaikan apa solusinya,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala DLHK Sinjai, Arifuuddin, menuturkan, hal tersebut, dikembalikan pimpinan rapat apa yang yang dipertnyakan. Kesimpulanya tetap ada pada DPRD mengambil keputusan tentunya.

“Kami sudah jelaskan bahwa adanya bumi perkemahan itu dengan RPJP Tahura 2016/2025 dan itu memang merupakan program yang sudah disetujui oleh pikah kementrian terkait adanya pembangunan,” tandasnya.

Lanjutnya, pihaknya akan fokus kepada RPJP tahura dengan tetap memengang perinsip bagaiman menjaga keelstarian lingkungan.

“Harapan saya minta saran dan masukan dari adik adik dan masyarakat kalau ada hal hal yang perlu dibicarakan atau ada hak yang menyimpang segera berkoordinasi,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan ATM, Fandi Kaluhara, mengatakan, dirinya merasa RDP berjalan lancar, hal-hal yang dipertanyakan itu sudah jelas gamblang tergambarkan.

“Jawaban-jawaban DLHK saya rasa sangat lemah dasarnya. Kemudian administrasinya perlu ditinjau kembali,” kuncinya.

loading...
  • Whatsapp