OPINI: Refocusing dan Realokasi Anggaran Demi Memutus Rantai Tali Penyebaran Covid-19

  • Whatsapp
Ikhlashul Amal Hairuddin

OPINI, Suara Jelata— Kurva rantai penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambai.

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang mewajibkan daerah melakukan realokasi dan perubahan fokus (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan Covid-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19. Dan ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparan mengenai kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2020 terkait Penanganan Covid-19.

“Untuk refocusing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi,” ujar Menteri Keuangan itu.

Tercatat ada lebih dari sembilan regulasi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang hal tersebut.

Turunan paling awal adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan ihwal perubahan fokus dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan DAK non-fisik melalui bantuan operasional kesehatan tambahan. Seluruhnya wajib digunakan untuk penanganan wabah.

Secara nasional, jumlahnya masing-masing mencapai Rp 20,8 triliun dan Rp 13,4 triliun.
Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 diikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan belanja tidak terduga, pemanfaatan kas daerah, serta realokasi dan perubahan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), total belanja tidak terduga semua provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp 3,3 triliun atau 0,3 persen dari total APBD seluruh Indonesia. Jumlah ini memang relatif kecil, sehingga realokasi anggaran menjadi krusial.

Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaikan alokasi TKDD, untuk pendanaan penanganan Covid-19 beserta dampaknya secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yang dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM dan sebagainya.

“Kita meminta kepada daerah untuk dapat melakukan refocusing terutama DBH, DAU, dan DAK fisik,” kata Menkeu.

Namun, pengimplementasian berbagai regulasi tersebut membuat beberapa daerah sepertinya masih kebingungan melakukan realokasi dan perubahan fokus APBD. Salah satu masalahnya adalah penurunan penerimaan daerah yang cukup signifikan.

Kementerian Keuangan, anggarannya sebesar 50 persen dari belanja barang/jasa dan belanja modal untuk penanganan pandemi.
Hal penting yang harus terus diawasi masyarakat dan lembaga pemeriksa keuangan adalah penggunaan anggaran hasil realokasi tersebut.

Sesuai dengan amanat regulasi, realokasi APBD digunakan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Sayangnya, informasi soal rincian penggunaan realokasi APBD ini masih sulit didapat. Pemerintah dan pemerintah daerah seakan-akan enggan besaran anggaran yang dikelola untuk penanganan Covid-19 diketahui oleh publik.

Masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 di daerah masing-masing. Informasi di laman situs web gugus tugas Covid-19 tingkat nasional hanya menampilkan dana yang masuk serta dikelola dari rekening dalam negeri, rekening luar negeri, dan donasi.

Anggaran dari APBN dan APBD sepertinya belum terkonsolidasi dengan baik dan belum dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melanggar Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang kewajiban mengkonsolidasi anggaran penanganan Covid-19 dan membuat akun khusus anggaran Covid-19.

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19. Pertama, mempercepat konsolidasi anggaran dan menandai anggaran khusus Covid-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar-instansi pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk gugus tugas yang dibentuk di tiap level pemerintahan.

Kedua, membuat akun khusus anggaran Covid-19 dan mempublikasikannya secara berkala kepada publik. Transparansi ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam penanganan pandemi.

Ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran penanganan pandemi. Masyarakat dapat membentuk pos-pos pengaduan atau hotline call center yang terhubung dengan pusat pengaduan pemerintah agar setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti.

Keempat, memperkuat peran pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan menjalankan empat langkah strategis tersebut, diharapkan anggaran yang dialokasian untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak dan kurva penyebaran Covid-19 cepat melambai.

Penulis: Ikhlashul Amal Hairuddin
Mahasiswa Akuntansi UINAM

Tulisan tersebut diatas merupakan tanggungjawab penuh penulis

loading...
  • Whatsapp