Ratusan Ormas dan LSM di Sinjai, Kesbangpol Minta Pelaporan Dapatkan SKT

  • Whatsapp

SINJAI, Suara Jelata—Dalam membangun suatu daerah khususnya di Kabupaten Sinjai, tentunya Pemerintah Daerah (Pemda) turut dibantu dengan hadirnya beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kamis, (27/5/2021).

“Di Sinjai terdapat 193 Ormas khusus di bentuk di Kab. Sinjai, sedangkan terdapat 32 Ormas yang berjenjang yakni, dibentuk di pusat sampai turunannya ke kabupaten. Selanjutnya, untuk LSM berjumlah 31 LSM. Jumlah ini, secara keseluruhan telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT),” Kata Kepala Dinas Kesbangpol, Akbar Juhamran.

Bacaan Lainnya

Ia menambahkan, kehadiran Ormas di Kab.Sinjai pastinya saling bahu membahu, sekaligus berharap agar Ormas dan LSM yang ada di Sinjai saling berkoordinasi demi menjaga keutuhan daerah.

“Kita tetap mengharapkan fungsi Ormas yakni, menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun kab. Sinjai,” jelasnya.

Lanjut Dia meminta, kepada seluruh Ormas dan LSM untuk melakukan pelaporan ke Kesbangpol terkait keberadaannya di Sinjai sebagai Ormas dan LSM.

“Baik Ormas yang berjenjang (Pusat sampai turunan ke Kab.) maupun Ormas yang dibentuk di Kab. Sinjai agar menyampaikan keberadaannya di Kesbangpol. Begitu pun dengan LSM,” imbuhnya.

Pelaporan tersebut tambah Akbar Juhamran, bertujuan agar Kesbangpol dapat memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), itu pun secara gratis.

Ia menjelaskan, dalam pengurusan SKT ini, sudah diatur dalam PP Mendagri RI No. 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU No. 17 tahun 2016 tentang organisasi kemasyaratan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, selama ini pihaknya terus mengimbau kepada Ormas dan LSM seyogyanya menyampaikan keberadaannya di Kesbangpol, untuk mendapatkan SKT.

“SKT ini, sebagai bukti benar terdapat Ormas yang dibentuk di wilayah Kab. Sinjai. Apalagi, selama Ormas tidak mendaftar atau melakukan pelaporan di Kesbangpol dianggap tidak terdaftar sebagai Ormas di Kab. Sinjai, dalam artian Ormas tersebut belum diketahui keberadaannya oleh pemerintah daerah,” kuncinya.

loading...