SIMEULUE ACEH, Suara Jelata – Gerakan Pengawal Amana Rakyat (GEMPAR) Kabupaten Simeulue yang di ketuai Zulhamzah itu melakukan orasi atau demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue
Ketua ormas gempar dalam orasinya menyebutkan, Pihaknya mendesak lembaga DPRK Simeulue segela persoalan di Simeulue harus selesai termasuk video amoral atau video mesum yang diduga bupati Simeulue
” Yang paling kita suarakan dari ormas gempar tentang kepastian hukum terkait video amoral, apabila video amoral tersebut tidak terselesaikan proses hukumnya maka dari gempar akan orasi lagi yang lebih banyak dari sini” ujarnya ketua ormas Gempar Zulhamzah saat di wawancarai dari media saat selesai orasi di depan gedung DPRK Simeulue pada hari Senin (28/03/2022)
Zulhamzah mengatakan, dari ormas Gempar telah melaporkan pimpinan DPRK Simeulue Irwan Suharmi kepada polres Simeulue terkait surat Mahkamah agung (MA) RI yang di duga mengendapkan surat MA terkait video amoral atau video mesum yang diduga bupati Simeulue beberapa tahun yang lalu
” Tadi kita sudah melaporkan pimpinan DPRK Simeulue ke polres setempat, surat laporan tersebut telah di terima oleh pihak polres Simeulue kemudian juga kita sudah melaporkan kepihak Badan Kehormatan Dewan (BKD) tentang persoalan kode etik terhadap pimpinan DPRK Simeulue” ungkap ketua ormas Gempar Zulhamzah
Selain itu juga ketua ormas Gempar Zulhamzah merincikan persoalan yang disuarakan dalam orasinya di depan Kantor DPRK Simeulue, Yang pertama kita suarakan dari ormas Gempar tentang kepastian hukum video amoral, pabrik kelapa yang berada di Desa Alus-alus, Ijasah Palsu (IJP), limbah pabrik, pelantikan pegawai Baitul Mal yang tidak sesuai
” Saya menegaskan tentang kepastian hukum video amoral, kami berharap ada kepastian hukum video amoral, Kalau DPRK pimpinan DPRK bertanggung jawab melaksanakan pansus untuk menindaklanjuti video tersebut dapat kami pastikan laporan kami ke polres simeulue akan kami cabut,” katanya.
“Tapi apabila ini tidak ada tindak lanjut maka setelah lebaran ini kami dari ormas Gempar dengan masa yang lebih banyak akan mempertanyakan kepada Kapolres sejauh mana penanganan akibat dilenyapkan nya surat dari mahkamah agung (MA) dan ditandatangani surat yang terkesan seperti surat bodong” tegasnya Zulhamzah Ketua Ormas Gempar.
