BREBES JATENG, Suara Jelata – Yasyasan Buser Indonesia (YBI) DPC Brebes mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pengawasan terhadap program bantuan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Di mana hal tersebut menyusul banyaknya temuan di lapangan dugaan penyalahgunaan bantuan yang semestinya digunakan sesuai dengan aturan yang diterapkan.
Adapun hal itu diungkap Sekretaris YBI DPC Brebes, Sumarlan usai beraudensi dengan DPKP di Aula Kantor DPKP Brebes pada, Selasa (24/12/2024).
Menurut Marlan, audiensi tersebut difokuskan pada sejumlah dugaan penyimpangan. Diantaranya dalam program distribusi pupuk subsidi dan penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Brebes.
Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah keluhan dari petani yang diterima selama ini. Beberapa poin utama yang dipertanyakan meliputi distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Kami menduga pupuk subsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya,” kata Sumarlan.
Kemudian, lanjut Sumarlan, adanya dugaan pungutan liar. Didapat dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat pertanian.
“Terkait dengan hal itu, YBI menerima laporan adanya dugaan penjualan bantuan alat pertanian yang seharusnya diperuntukkan bagi petani,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Sumarlan menyebut, dari sektor insfratruktur seperti pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).
“Proyek jalan usaha tani yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, melainkan diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan,” ujar Marlan.
“Termasuk juga banyak keluhan masyarakat terkait penggunaan Kartu Tani,” sambungnya.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya peningkatan pengawasan oleh DPKP yang bukan hanya sekedar evaluasi.
“Kami berharap bukan hanya sekedar evaluasi, tapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai stakeholder harus meningkatkan pengawasan,” tegas Sumarlan.
Untuk itu, lanjut dia, YBI juga mendesak agar temuan-temuan ini tidak sekadar menjadi bahan evaluasi, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit. Termasuk peningkatan pengawasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Mohamad Furqon Amperawan menyatakan, bahwa kuota pupuk subsidi di Kabupaten Brebes hingga Desember 2024 masih cukup aman, dengan angka penyerapan baru mencapai 80 persen.
Adapun terkait dengan temuan-temuan lain, Furqon, mengakui adanya temuan di lapangan dan menyatakan bahwa laporan dari YBI akan melengkapi evaluasi yang sedang dilakukan.
“Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam berita acara terkait penyaluran bantuan kepada petani harus dimanfaatkan namun jika tidak dimanfaatkan maka DPKP akan menarik dan melimpahkan kepada kelompok tani yang lebih membutuhkan,” terang Furqon, usai menerima audensi.
Audiensi yang diikuti Ketua DPC YBI Brebes M. Tangguh dan pengurus ini diterima baik oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, M. Furqon Amperawan beserta jajarannya.(Olam).
