KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah pusat berdampak terhadap kegiatan di setiap instansi pemerintah di daerah.
Sejumlah item kegiatan harus dipangkas karena tidak tersedianya anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut.
Sekalipun demikian, kebijakan efisiensi ini mendorong setiap pegawai untuk berinovasi dan berkreatifitas dengan cara memanfaatkan teknologi informasi.
Diwawancarai awak suarajelata.com, Jum’at (13/6/2025), Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Kamarudin, S.Pi, M.Si, mengatakan kebijakan Pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran adalah bagian dari strategi untuk membangkitkan semangat dan motivasi kerja aparatur negara terutama pimpinan di level instansi terutama PPN Ternate.
“Sebagai pimpinan saya ditantang untuk mencari strategi bagaimana supaya pelayanan di lingkup kerja kami bisa berjalan optimal dengan kondisi anggaran yang minim,” ungkap Kamarudin saat dimintai penjelasannya.
Menurut Kamarudin, sebelumnya itu pihaknya telah mengimbau kepada seluruh pegawai untuk terus berinovasi memanfaatkan sumber dayanya dalam menguasai tehnologi informasi.
Diketahui, sebelum kegiatan tersebut diberlakukan, semua kegiatan dilakukan secara offline.
Untuk saat ini menurutnya, semua kegiatan tersebut dilakukan secara daring melalui zoom meeting.
Dikatakan, sekalipun kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan kegiatan, pihaknya mengimbau pada seluruh pegawai untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
“Untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tetap dilaksanakan. Sekalipun anggarannya ada atau tidak, tugas dan fungsi tetap menjadi prioritas,” tukasnya.
Ditanya, apa dengan efisiensi ini berdampak menurunkan kinerja kerja pegawai di lingkup instansinya, Kamarudin menjawab, dalam rangka pelaksanaan tugas, kebijakan tersebut jelas tidak menjadi hambatan.
Diketahui, dampak dari efisiensi anggaran, terjadi penurunan kurang lebih 80 persen anggaran pusat yang dialokasikan untuk kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Sisa 20 persen tersebut termasuk didalamnya gaji pegawai. (Ateng).
