KOPEL Nilai Pengadaan Alphard Vellfire untuk Pimpinan DPRD Sulsel Menyalahi Aturan

  • Whatsapp
Koordinator KOPEL Makassar, Ahmad Tang

MAKASSAR, Suara Jelata— Pengadaan 5 unit mobil baru jenis Toyota Alphard Vellfire keluaran terbaru tahun 2020 dengan nila harga sekitar Rp. 5 Milliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk 5 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menuai kontoversi.

Salah satunya datang dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar yang menilai bahwa hal ini adalah sesuatu yang berlebihan dan hedonis di tengah masyarakat Sulsel yang sedang menghadapi pandemik Covid-19.

Berita Lainnya

Koordinator KOPEL Makassar, Ahmad Tang, mengatakan ini soal derajat moralitas sebagai wakil rakyat dan sensitifitas terhadap krisis yang dialami masyarakat. Sabtu, (25/04/2020).

“Mobil untuk pimpinan DPRD tidak selayaknya diberikan, justru sebaliknya rakyat yang diwakilinya yang lebih berhak terlebih dipastikan dapat makan bersama keluarganya” ujarannya.

Menurutnya, DPRD berada pada garda terdepan dalam memperjuangkan rakyat tersebut di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini.

“Anggaran 5 milyar untuk rakyat saat ini sangat berarti. Mestinya anggaran tersebut direalokasi ke penanganan Covid-19 bukan malah digunakan untuk pengadaan mobil mewah yang justru tidak dibutuhkan saat ini,” katanya.

Ini bisa menjadi bukti bahwa Pemerintah tidak serius menangani pandemi. Rakyat disuruh tinggal di rumah, tidak bekerja dan tak berpenghasilan.

“Sementara anggaran yang seharusnya direalokasi untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk membeli mobil mewah” imbuhnya.

Ia menambahkan, masyarakat masih banyak butuh sembako dan APD bagi tenaga Medis, kenapa anggaran pengadaan mobil tersebut tidak direalokasi ke anggaran penanganan Covid-19.

KOPEL juga menilai bahwa DPRD Provinsi Sulsel telah melanggar Permendagri nomor 11 tahun 2007 perubahan atas Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.

“Olehnya itu, kami menduga ada potensi korupsi dan BPK seharusnya menjadikan ini temuan saat audit” bebernya.

Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Di mana hal itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jabatan Ketua DPRD Provinsi dengan jenis kendaraan sedan atau Jeep sebanyak 1 unit dengan kapasitas siliender 2700 cc, sedangkan jabatan Wakil ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas silinder 2500 cc jumlah 1 unit.

loading...
  • Whatsapp