KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Pemkot Ternate akhirnya mengambil langkah antisipatif terkait dampak musibah banjir yang sempat melanda Kelurahan Tafraka, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate. Banjir akibat curah hujan lebat yang terjadi pada 12 hingga 13 Januari 2026 selain berdampak 8 unit rumah tergenang air, juga menimbulkan kerusakan pada lantai saluran drainase.
Akibat dampak musibah tersebut, Pemkot Ternate membuat pengusulan ke Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum. Pengusulan tersebut terkait revitalisasi saluran drainase.
Diwawancarai awak suarajelata.com, Rabu (18/02/2026), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Tanah dan Air Baku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara, Edi Kurniawan, mengatakan saluran drainase yang ada di Kelurahan Tafraka sudah tidak layak. Selain sudah termakan usia lantaran dibangun sejak kurang lebih 20 tahun silam, saluran tersebut juga kapasitasnya sudah tidak relevan apalagi jika terjadi banjir dengan volume dan debit air yang tinggi.
“Saluran drainase tersebut dibangun Pemkot Ternate. Karena itu, saluran tersebut adalah aset milik Pemkot,” tutur Edi.
Ia mengatakan, jika nanti bisa diakomodir karena anggarannya tersedia, maka Dirjen SDA melalui Direktur Air Tanah dan Air Baku akan menyerahkan ke BWS untuk proses pekerjaannya.
Dikatakan, sebelum proses tersebut dimulai, perlu dilakukan penyerahan aset dari Pemkot Ternate ke BWS Maluku Utara. Hal ini karena saluran drainase tersebut adalah aset Pemkot.
Dijelaskan, saluran drainase tersebut kini memiliki diameter panjang 300 meter dan lebar 60 cm. Secara teknis, volume tersebut tidak lagi efektif, karena ketika curah hujan dengan intensitas tinggi bakal berpotensi jebol dan bisa berdampak longsor seperti yang terjadi sebelumnya.
“Idealnya lebar saluran tersebut harusnya satu setengah meter, selain butuh pelebaran, juga perlu adanya dinding penahan tanah untuk mencegah longsor dan pelebaran gorong-gorong,” ujar Edi.
Ia menambahkan, banjir yang berdampak pada kerusakan drainase tersebut, pemicunya bukan karena adanya pembangunan embung yang terletak di hulu ketinggian. Embung yang dibangun BWS Maluku Utara tersebut sama sekali bukan penyebab terjadinya banjir
Edi berharap, usulan Pemkot tersebut bisa diakomodir hingga pembangunan salurannya bisa terlaksana. Intinya menurut Edi, BWS tetap konsisten mengawal usulan tersebut. BWS juga siap bekerjasama dengan Pemkot untuk penanganan kerusakan infrastruktur fisik akibat terjadinya musibah.
“Insya Allah jika proses pekerjaan tersebut bisa terlaksana, manfaatnya tidak akan terjadi lagi banjir,” tutup Edi. (Ateng)
