Suara Jelata – Ketika sebuah rumah sakit meraih Akreditasi Paripurna, publik biasanya langsung membayangkan layanan yang nyaman, peralatan yang lengkap, tenaga medis yang bekerja dengan tenang, dan sistem manajemen yang berjalan rapi. Seperti hotel bintang lima, begitulah kira-kira bayangan dari Akreditasi Paripurna yang dihadiahi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo pada penghujung tahun 2023.
Di atas kertas, prestasi ini tentu sangat membanggakan. Tapi apakah realitasnya sejalan? Masyarakat dan tenaga kesehatan tentu tahu jawabannya – realitasnya tidak sesederhana sertifikat yang dipajang di dinding.
RSUD Jailolo adalah satu-satunya rumah sakit di Halmahera Barat. Artinya, tidak ada tempat rujukan lain bagi masyarakat untuk mencari pertolongan ketika sakit datang tiba-tiba. Semua harapan, semua kecemasan, semua pertaruhan nyawa tertumpuk di satu fasilitas ini. Oleh karena itu, ketika akreditasi paripurna diumumkan banyak yang berharap besar. Mungkin akan ada perubahan, mungkin ini awal perbaikan, mungkin saja layanan akan menjadi lebih baik.
Namun justru setelah gelar itu diraih, berbagai keluhan mengalir tidak hanya dari luar, melainkan dari dalam. Tenaga medis, dokter spesialis, perawat pelaksana, dan orang-orang yang berjuang di garis terdepan, mengeluhkan hal-hal yang sangat mendasar. Bukan hal mewah, bukan permintaan berlebihan, tetapi kebutuhan pokok dalam pelayanan kesehatan. Obat sering kosong, alat pemeriksaan penunjang tidak tersedia, alat kesehatan habis pakai banyak yang tidak ada. Semua ini membuat tenaga medis bekerja dengan beban pikiran berlapis-lapis.
Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kalau alat sarana penunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi tidak tersedia? Padahal bulan November 2025, Klaim BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Jailolo terbayarkan Rp 1,7 Milyar. Ironisnya obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) banyak yang tidak tersedia.
Jalur transfer pasien yang terbuka tanpa penutup, pasien yang sedang dalam kondisi lemah, rentan, bahkan mungkin kritis, harus melewati jalur yang langsung terpapar hujan atau panas. Ini bukan hanya soal kenyamanan, ini soal keselamatan dan martabat manusia dalam situasi sakit. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan standar penilaian Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Pasien. Semua itu terasa janggal bila disandingkan dengan predikat Paripurna. Seakan ada jurang besar antara label dan kenyataan.
Jika melihat data Harmoni BPKP tahun 2025 Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat hunian tempat tidur tahun 2024 53,3%. Angka di bawah 60% menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang rendah dan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen atau kualitas pelayanan Rumah Sakit .
Data ini tidak serta-merta menunjukkan kualitas buruk, tentu saja banyak faktor mempengaruhi. Tetapi data ini cukup menjadi pengingat, bahwa RSUD Jailolo memikul beban besar dan karenanya manajemennya harus benar-benar kuat, bukan sekadar kuat di dokumen akreditasi.
Tenaga kesehatan di RSUD Jailolo sudah bekerja keras. Mereka seringkali mengisi kekurangan dengan kreativitas dan keikhlasan, namun dedikasi tidak bisa selamanya menutupi masalah struktural. Karena pada titik tertentu, sistem manajemen yang menentukan apakah sebuah rumah sakit bisa melayani masyarakat dengan baik atau tidak.
Predikat Paripurna bukan sekadar gelar seremonial. Ia adalah janji-janji kepada masyarakat, bahwa rumah sakit ini memenuhi standar tertinggi dalam pelayanan. Namun ketika janji itu tidak sepenuhnya tampak dalam pelayanan sehari-hari, wajar jika muncul keresahan di berbagai ruang publik terkait pelayanan RSUD Jailolo.
RSUD Jailolo seharusnya bisa menjadi kebanggaan. Rumah sakit ini punya potensi besar, dengan predikat Paripurna, dengan dukungan Pemerintah Daerah, dan dengan tenaga kesehatan yang berdedikasi. RSUD Jailolo bisa menjadi contoh -bukan hanya contoh prestasi administratif, tetapi contoh mutu layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Maka dari itu, manajemen perlu membuka mata, melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, mendengar keluhan tenaga medis tanpa defensif, melihat kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan sekadar membaca laporan di atas meja kerja. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, membenahi tata kelola obat, memastikan alat kesehatan tersedia, serta memperhatikan keamanan pasien. Hal-hal sederhana ini dampaknya luar biasa besar.
Masyarakat tidak menuntut rumah sakit yang sempurna. Mereka hanya berharap rumah sakit satu-satunya ini layak, aman, dan manusiawi. Akreditasi Paripurna adalah titik awal, perbaikan adalah langkah berikutnya. Harapan yang sederhana, tetapi sangat berarti untuk menjadikan RSUD Jailolo benar-benar sebagai rumah sakit berpredikat Paripurna.
Ini refleksi atas realitas yang sama-sama kita hadapi, bukan upaya menjatuhkan apalagi mempermalukan. Ini upaya untuk mengingatkan, bahwa ada tanggung jawab besar yang sedang ditanggung RSUD Jailolo -yang tidak bisa diselesaikan dengan janji manajemen yang hanya berakhir di depan mata kamera atau ujung pena pewarta. (*)
Penulis:
Aditya Billy Anoraga, S.Kep.Ns., M.Kep
