Suara Jelata – Setiap musim kelulusan SMA, sebentar lagi di bandara Sultan Babullah Ternate dan pelabuhan-pelabuhan di Maluku Utara menjadi saksi pemandangan yang sama: anak-anak muda berpamitan kepada orang tua, membawa koper dan ijazah, menuju Manado, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, atau Jakarta. Mereka pergi untuk kuliah, mengejar mimpi, mencari kehidupan yang lebih baik. Yang jarang dibicarakan adalah kenyataan pahit bahwa sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali.
Maluku Utara sedang mengalami brain drain, pengurasan sumber daya manusia terdidik dalam skala yang serius namun nyaris tidak pernah menjadi perbincangan publik, apalagi prioritas kebijakan.
Pergi Bukan Karena Tidak Cinta
Mereka tidak pergi karena membenci tanah kelahiran. Mereka pergi karena Maluku Utara tidak menyediakan alasan yang cukup kuat untuk tinggal.
Perguruan tinggi berkualitas sangat terbatas. Universitas Khairun di Ternate dan beberapa perguruan tinggi lain belum mampu menawarkan keragaman program studi dan kualitas akademik yang bersaing dengan universitas di Jawa atau Sulawesi. Anak muda yang ambisius, justru mereka yang paling dibutuhkan provinsi ini terpaksa merantau untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Masalah sesungguhnya dimulai setelah kelulusan. Ketika mereka lulus sebagai insinyur, dokter spesialis, ekonom, atau ahli teknologi, apa yang menunggu di Maluku Utara? Lapangan kerja profesional sangat sempit. Sektor swasta didominasi industri tambang yang posisi-posisi strategisnya diisi tenaga kerja dari luar provinsi atau ekspatriat. Birokrasi pemerintah daerah yang sering menjadi satu-satunya harapan, dibatasi formasi terbatas dan tidak jarang diwarnai praktik nepotisme. Ekosistem wirausaha dan ekonomi kreatif nyaris tidak eksis.
Jika pulang berarti menganggur atau bekerja jauh di bawah kompetensi, siapa yang mau kembali?
Generasi yang Hilang
Dampaknya sudah terasa dan akan semakin parah. Maluku Utara kehilangan generasi terbaiknya secara sistematis. Dokter-dokter muda asal Maluku Utara lebih memilih praktik di Manado atau Jakarta karena fasilitas kesehatan yang memadai dan jenjang karir yang jelas. Guru-guru berprestasi memilih mengajar di Jawa. Sarjana-sarjana teknik membangun karir di kota-kota besar Kalimantan atau Sumatera.
Akibatnya, daerah yang paling membutuhkan sumber daya manusia berkualitas justru paling sedikit memilikinya. Rasio dokter per penduduk di Maluku Utara termasuk yang terendah secara nasional. Kualitas guru di sekolah-sekolah pelosok memprihatinkan. Kapasitas birokrasi dalam merencanakan dan mengelola pembangunan lemah, termasuk dalam mengawasi dan menegosiasikan kepentingan daerah di hadapan korporasi tambang raksasa.
Brain drain ini menciptakan lingkaran setan: SDM berkualitas pergi karena daerah tidak berkembang, dan daerah tidak berkembang karena kekurangan SDM berkualitas.
Ironi di Tengah Booming Tambang
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia berkat industri nikel. Investasi mengalir puluhan miliar dolar. Namun, booming tambang ini justru memperparah brain drain alih-alih menyelesaikannya.
Industri smelter dan pertambangan membutuhkan tenaga ahli metalurgi, geologi, teknik kimia, manajemen lingkungan yang sebagian besar didatangkan dari luar. Universitas lokal tidak memiliki program studi yang relevan dengan kebutuhan industri. Tidak ada skema beasiswa masif dari perusahaan tambang yang mengikat lulusan untuk mengabdi di Maluku Utara. Tidak ada pusat riset atau inkubasi teknologi yang menjadi magnet bagi anak muda terdidik untuk pulang.
Kekayaan nikel menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dihitung di Maluku Utara, tetapi sumber daya manusia yang menggerakkannya berasal dari luar Maluku Utara. Sekali lagi, masyarakat lokal menjadi penonton di tanah sendiri.
Apa yang Harus Dilakukan?
Brain drain tidak bisa dihentikan dengan imbauan emosional agar anak muda “cinta daerah” dan pulang kampung. Mereka butuh alasan rasional untuk kembali. Itu berarti pemerintah daerah dan industri tambang harus bersama-sama menciptakan ekosistem yang menarik: perguruan tinggi vokasi dan politeknik bertaraf nasional yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, program beasiswa ikatan dinas yang terstruktur, insentif fiskal bagi profesional muda yang memilih berkarir di Maluku Utara, serta pengembangan sektor ekonomi di luar tambang, pertanian modern, perikanan, pariwisata, ekonomi digital yang membuka ruang bagi keragaman profesi dan keahlian.
Tanpa intervensi serius, dua puluh tahun dari sekarang Maluku Utara akan mewarisi lubang-lubang bekas tambang yang menganga dan generasi tua yang ditinggalkan. Nikel akan habis, investasi akan pergi, dan yang tersisa hanyalah provinsi tanpa sumber daya alam dan tanpa sumber daya manusia.
Anak-anak muda Maluku Utara tidak pergi karena mereka mengkhianati daerahnya. Mereka pergi karena daerahnya lebih dulu mengkhianati masa depan mereka. (*)
Penulis:
Dr. Ir. Muhammad Assagaf, M.Si
