BREBES JATENG, Suara Jelata – Ratusan ASN di Kabupaten Brebes diduga melakukan kecurangan massal dengan menggunakan aplikasi absensi fiktif berbayar seharga Rp250 ribu per tahun guna memanipulasi kehadiran kerja tanpa harus berada di kantor.
Integritas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes kini berada di titik nadir.
Sebuah praktik lancung terungkap bagaimana ratusan abdi negara mengakali sistem kehadiran demi bisa bolos kerja tanpa potongan gaji.
Kehadiran fisik yang seharusnya menjadi kewajiban, kini bisa dibeli hanya dengan Rp250 ribu per tahun.
Modusnya terorganisir namun rapi. Para ASN ini memanfaatkan aplikasi presensi versi ‘pro’ yang tampilannya sangat identik dengan sistem resmi pemerintah daerah.
Dengan aplikasi ini, seorang ASN tetap bisa melakukan absensi sidik jari meski kenyataannya mereka sedang berada di rumah, pasar, atau bahkan pelesiran ke luar kota.
Praktik ini menyebar bak virus melalui sistem ‘getok tular’ atau dari mulut ke mulut.
Seorang pengguna yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku telah menjalankan aksi tipu-tipu ini selama beberapa tahun terakhir.
Ia cukup mentransfer sejumlah uang kepada seseorang untuk mengaktifkan akunnya.
“Saya tahu dari teman. Bayarnya Rp250 ribu per tahun lewat transfer. Membantu sekali kalau sedang ada urusan di luar kota tapi tetap ingin absen,” akunya, saat dikonfirmasi pada Selasa 28 April 2026.
Jaringan ini bekerja secara tertutup. ASN yang berminat akan diberi nomor kontak penyedia jasa oleh rekan sejawatnya.
Penyedia jasa ini disinyalir memiliki akses khusus untuk menembus server yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes.
Menanggapi temuan ini, Kepala BKPSDMD Brebes, Moh Syamsul Haris, bereaksi keras. Ia memastikan bahwa tidak ada keterlibatan ‘orang dalam’ di instansinya.
Haris justru menunjuk hidung para peretas sebagai biang keladi di balik jebolnya benteng digital pemerintah daerah.
“Itu dari hacker-hacker yang menembus sistem kami. Kami sudah identifikasi dan dipastikan bukan dari BKD,” tegas Haris.
Ia mengibaratkan situasi ini sebagai medan perang teknologi.
Sebagai langkah balasan, Pemkab Brebes berencana segera meluncurkan sistem verifikasi wajah (face recognition) untuk memutus rantai kecurangan ini.
Selama ini, tim IT diklaim terus melakukan pembaruan perangkat lunak, namun para peretas tampaknya selalu selangkah lebih maju. (Olam).
