SINJAI, Suara Jelata—Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dilaporkan mandek.
Proyek tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan SPPG tahun anggaran 2025 yang mencakup wilayah Takalar, Bantaeng, dan Sinjai.
Bangunan itu dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dialihkan asetnya kepada Badan Gizi Nasional.
Pelaksana lapangan PT Abadi Jaya Indotama, Andi Toto, mengungkapkan bahwa penghentian pekerjaan terjadi karena dana pembangunan dari BGN hingga kini belum dicairkan.
“Sekaligus BGN tidak pernah mentransfer dana pembangunan,” ujar Andi Toto saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG tersebut merupakan proyek strategis nasional dengan desain prototipe yang sama di seluruh Indonesia.
Bangunan dapur SPPG di Sinjai memiliki ukuran sekitar 20 x 20 meter dan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung.
“Bangunan SPPG ini satu prototipe seluruh Indonesia. Ukurannya 20 x 20 meter lengkap dengan fasilitas pendukung seperti bak pengolahan limbah, pos jaga, tempat sampah, rumah genset, ground water tank (GWT), menara air, dan fasilitas lainnya,” jelas Andi Toto.
Menurutnya, proyek yang sementara dikerjakan saat ini baru sebatas pembangunan fisik dapur dan fasilitas dasar.
Sementara peralatan dapur serta kendaraan operasional belum termasuk dalam tahap pembangunan tersebut.
“Ini baru pembangunan dapurnya saja, belum termasuk peralatan dapur dan kendaraan operasionalnya,” tambahnya.
Andi Toto juga menjelaskan bahwa status pembangunan SPPG di Sinjai setara dengan proyek SPPG kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), meski memiliki ukuran bangunan yang berbeda.
“SPPG ini statusnya sama seperti 3T, hanya ukurannya yang berbeda. Untuk wilayah 3T biasanya lebih kecil karena jumlah penerima manfaatnya juga lebih sedikit,” katanya.
Ia menyebut, tidak hanya proyek di Sinjai, sejumlah pembangunan dapur SPPG di daerah lain juga mengalami penghentian akibat belum adanya pencairan anggaran dari pemerintah pusat melalui BGN.
“Semua proyek pembangunan dapur SPPG yang dibiayai langsung oleh pemerintah lewat Badan Gizi Nasional berhenti pelaksanaannya karena tidak adanya pencairan,” ungkapnya.
Akibat tersendatnya pendanaan, bangunan yang telah mulai berdiri itu kini belum dapat difungsikan dan pengerjaannya terhenti.
“Mau bagaimana lagi, kami membangun karena ada kesepakatan bahwa BGN siap membantu pendanaan. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi, jadi bangunan kami mangkrak,” bebernya.
Pihak pelaksana berharap pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional segera mencairkan anggaran agar proyek dapat kembali berjalan dan segera dimanfaatkan masyarakat.
“Kami berharap agar BGN segera mencairkan dana supaya pembangunan bisa dilanjutkan dan bangunan ini segera dimanfaatkan masyarakat,” harap Andi Toto.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan resmi terkait penghentian pembangunan SPPG di Kabupaten Sinjai tersebut.
Kontraktor Keluhkan Dana Tak Cair, Proyek SPPG Nasional Milik BGN di Sinjai Mandek
